GMNI Mamasa Soroti Dugaan Korupsi Dana Karhutla, Desak Prabowo Pertimbangkan Status Bencana Nasional

Ketua GMNI Cabang Mamasa, Toni Mekar Putra, mengatakan anggaran penanggulangan karhutla seharusnya digunakan untuk mendukung upaya pencegahan, pemadaman, pemulihan lingkungan, serta perlindungan masyarakat terdampak. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum.

“Anggaran penanggulangan bencana merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Jika terdapat indikasi penyimpangan, hal itu harus diperiksa secara profesional dan transparan, bukan dibiarkan tanpa kejelasan,” kata Toni dalam pernyataan yang disiapkan GMNI Mamasa.

Menurut Toni, besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Pengawasan diperlukan sejak tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Tanpa pengawasan yang efektif, anggaran yang seharusnya mendukung penanganan bencana berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

GMNI Mamasa juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Toni menegaskan, tuduhan korupsi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk melindungi rakyat justru tidak tepat sasaran. Kami meminta aparat berwenang menelusuri setiap indikasi yang didukung bukti dan menyampaikan perkembangan penanganannya secara terbuka sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Selain persoalan tata kelola anggaran, GMNI Mamasa mendesak Presiden Prabowo agar memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla secara nasional. Organisasi tersebut meminta pemerintah mengevaluasi skala kejadian, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, serta kapasitas penanganan yang tersedia untuk menentukan langkah yang diperlukan.

Toni menilai penanganan karhutla tidak cukup dilakukan melalui pemadaman ketika kebakaran telah meluas. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, koordinasi lintas lembaga, kesiapan personel dan peralatan, serta pemulihan kawasan terdampak. Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat juga harus menjadi bagian dari prioritas penanganan.

Adapun penetapan status bencana nasional perlu mempertimbangkan indikator dan prosedur hukum yang berlaku. GMNI Mamasa berharap pemerintah mengambil keputusan berdasarkan tingkat dampak bencana, cakupan wilayah terdampak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani keadaan tersebut.

“Penetapan status bencana harus didasarkan pada kondisi faktual dan ketentuan hukum. Jika skala dampaknya memenuhi kriteria, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah yang dapat memperkuat koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan dukungan penanganan,” kata Toni.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan koordinasi dan dukungan anggaran harus disertai sistem pengawasan yang ketat. Menurut dia, penanganan bencana dan akuntabilitas keuangan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kecepatan penanganan harus berjalan beriringan dengan transparansi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

GMNI Mamasa menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran negara dan penanganan persoalan lingkungan hidup. Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat dan kelompok sipil untuk mengawasi kebijakan penanggulangan bencana melalui mekanisme yang sah.

Bagi GMNI Mamasa, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan tanggung jawab negara dalam mengelola keuangan publik. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan anggaran dan penguatan penanganan bencana dinilai perlu berjalan secara bersamaan.

“Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Setiap anggaran penanggulangan bencana wajib digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Toni.

DPC GMNI Mamasa menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Berjuang untuk Rakyat, Mengabdi untuk Negeri.